Jakarta - Teroris bukan hanya menggunakan bom untuk melancarkan aksinya, tapi juga medium internet untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu sebabnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menyiapkan 'senjata' untuk memerangi aksi tersebut.
'Senjata' yang dimaksud menteri, tentu bukan senjata sungguhan. Namun lebih kepada regulasi yang diyakininya bisa menjadi 'senjata' untuk menangkal aksi kejahatan terorisme di dunia maya.
"Di mana-mana teroris menggunakan jaringan antarnegara, jadi ada Undang-undang yang disiapkan tentang cyber crime," ujarnya usai menghadiri pentas budaya Malaysia di Gedung Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Kamis malam (11/3/2010).
Mantan Presiden PKS ini juga memastikan bahwa UU Cyber Crime yang sedang dirancang akan mampu memberikan jawaban terhadap bahaya terorisme yang telah terjadi di Indonesia sejak bertahun-tahun. Menurutnya, UU Cyber Crime ini menyangkut keamanan transnasional.
Kejahatan dunia maya yang coba diperangi melalui Undang-undang tersebut bukan hanya teroris, tapi juga perdagangan obat bius, perdagangan manusia (human trafficking), serta pencucian uang (money laundry).
"Semuanya harus ditangani melalui satu undang-undang, yakni cyber crime. Sebab, mereka (teroris) makin canggih kita juga menghadapinya harus dengan peraturan yang lebih keras," pungkas menteri.
( rou / rou )
'Senjata' yang dimaksud menteri, tentu bukan senjata sungguhan. Namun lebih kepada regulasi yang diyakininya bisa menjadi 'senjata' untuk menangkal aksi kejahatan terorisme di dunia maya.
"Di mana-mana teroris menggunakan jaringan antarnegara, jadi ada Undang-undang yang disiapkan tentang cyber crime," ujarnya usai menghadiri pentas budaya Malaysia di Gedung Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Kamis malam (11/3/2010).
Mantan Presiden PKS ini juga memastikan bahwa UU Cyber Crime yang sedang dirancang akan mampu memberikan jawaban terhadap bahaya terorisme yang telah terjadi di Indonesia sejak bertahun-tahun. Menurutnya, UU Cyber Crime ini menyangkut keamanan transnasional.
Kejahatan dunia maya yang coba diperangi melalui Undang-undang tersebut bukan hanya teroris, tapi juga perdagangan obat bius, perdagangan manusia (human trafficking), serta pencucian uang (money laundry).
"Semuanya harus ditangani melalui satu undang-undang, yakni cyber crime. Sebab, mereka (teroris) makin canggih kita juga menghadapinya harus dengan peraturan yang lebih keras," pungkas menteri.
( rou / rou )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar